Profil Reformasi Birokrasi

Rabu, 1 Januari 2020

PROFIL REFORMASI BIROKRASI KEMENPAREKRAF

 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak awal periode pertama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2010 pada saat nama Kementeriannya adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Kemudian pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di periode kedua saat Kemenbudpar berubah nama menjadi Kementerian Pariwisata pada tahun 2015-2019. Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di periode pertama, seluruh Kementerian/Lembaga mendapatkan tunjangan kinerja yang serupa, yaitu 47,5% terlepas dari capaian Reformasi Birokrasi nya kecuali Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri yang saat itu sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi terlebih dahulu sejak tahun 2007. Kemudian sejak tahun 2010, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi serentak.

Tahun 2015 menjadi tahun dimana Kemenparekraf menjadi instansi yang baru, yaitu Kementerian Pariwisata. Tugas dan fungsi pembangunan ekonomi kreatif diampu oleh Badan Ekonomi Kreatif serta mulai menjalankan evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2017. Reformasi Birokrasi Kemenpar mengalami peningkatan yang sigifikan sejak tahun 2015 dan mengakibatkan meningkatnya nilai tunjangan kinerja pegawai. Sementara itu, Badan Ekonomi Kreatif juga mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata 4% per tahun

Pada tahun 2019, kedua instansi bergabung kembali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2019 memberikan catatan penting yang menyebabkan perlunya dilakukan penilaian khusus. Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2019 menggabungkan antara capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Secara umum gambaran hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

 

 

Selain itu, terdapat penilaian aplikasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang hingga saat ini (2019) Kemenparekraf mendapat penilaian 77,58 yang masuk dalam kategori BB (sangat baik).

Di tahun 2019 juga Kemenparekraf (saat itu Kemenpar) mendapatkan penghargaan penetapan Biro Komunikasi (Biro Komunikasi Publik saat itu) sebagai Zona Integritas di berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi di lingkungan Kemenparekraf. Di tahun 2019 juga penilaian Reformasi Birokrasi mengalami perubahan dengan melibatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja yang menjadi komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi sehingga terlihat keaktifan seluruh komponen organisasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi termasuk Inspektorat yang menjadi tumpuan dalam Quality Assurance pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2018 dilaksanakan pembentukan budaya kerja baru Kemenparekraf (saat itu Kemenpar) dengan budaya kerja 3S (tiga S) yaitu Solid, Speed dan Smart. Termasuk penggunaan teknologi Informasi pada Reformasi Birokrasi yang menggunakan sistem E-Reformasi Birokrasi. Sistem ini juga dipergunakan baik di Bekraf saat itu (sejak 2018) dan juga Kemenparekraf (pada 2019). Sistem ini mempermudah pendataan bukti dukung dan dokumentasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf. Di masa mendatang akan lebih diaktifkan kembali peran unit kerja dan agen perubahan agar perubahan di lingkungan Kemenparekraf dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.