Latar Belakang

Rabu, 1 Januari 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ditegaskan bahwa seluruh instansi pusat maupun daerah harus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan instansinya serta secara bertahap mencapai peningkatan kinerja sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode (5 tahunan). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di instansi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu setiap 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014, kemudian tahun 2015-2019 dan terakhir pada tahun 2020-2024, dengan tujuan akhir Birokrasi yang Berkelas Dunia. Untuk mencapai tahapan tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaksanakan RB di tahap kedua ini menyesuaikan dengan amanat Road Map RB Nasional yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Permenpan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Pelaksanaan RB Tahap I telah dilaksanakan pada periode 2010-2014 dan dikarenakan seringnya perubahan nomenklatur Kementerian, maka RB Tahap I dilaksanakan dengan Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang berbeda-beda, yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2012, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012-November 2014), hingga akhirnya menjadi dipecah menjadi Kementerian Pariwisata (November 2014-2019) dan Badan Ekonomi Kreatif (2017-2019).

Dari pelaksanaan program RB Periode Tahap I, Kemenpar mendapatkan hasil penilaian dengan Indeks RB sebesar 47% pada tahun 2012 dan mendapatkan tunjangan kinerja pegawai sebesar 47% yang terealisasi sejak pertengahan tahun 2013. Selanjutnya dari hasil evaluasi dan penilaian RB periode Tahap II, Kemenpar memperoleh nilai indeks RB sebesar 65,23% pada Tahun 2015, sehingga mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi sebesar 70% yang diterima sejak bulan September 2016. Dari hasil evaluasi Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015, Kemenpar terus melakukan upaya perbaikan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tersebut serta melakukan peningkatan program pelaksanaan RB secara menyeluruh, sehingga pada tahun 2016, nilai indeks RB Kemenpar kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,82.

Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Memperhatikan hal-hal di atas, maka untuk mencapai target pembangunan sektor pariwisata serta tujuan jangka panjang reformasi birokrasi, seyogyanya kondisi tata kelola Kementerian Pariwisata sebagai berikut:

1.      Manajemen kinerja yang terimplementasi dengan optimal yaitu ditandai dengan keselarasan antara input anggaran dan hasil yang diharapkan;

2.      Kualitas akuntabilitas keuangan bernilai WTP;

3.      Manajemen pengawasan dilaksanakan dengan optimal;

4.      Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, tidak ada fragmented dan tumpang tindih fungsi;

5.      e-government yang diterapkan secara terintegrasi dan telah berjalan efektif dan efisien;

6.      Tersedianya SOP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;

7.      Tersedianya SDM dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan organisasi;

8.      Penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi yang dimiliki (right place right job);

9.      Tersedianya pelayanan terpadu (conecting layanan);

10.  Terimplemetasikannya standar pelayanan dan maklumat pelayanan secara konsisten;

11.  Hasil survey kepuasan masyarakat minimal bernilai baik.

Untuk mewujudkan hal-hal di atas, maka keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting, yang mana pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.